Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluarkan stetementnya soal isu kudeta pada partainya. Seperti diketahui, kudeta ini diduga diprakarsai oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Partai ini sebelumnya juga menduga, Moeldoko menjanjikan iming iming uang pada beberapa kader, jika berhasil mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi hal itu, SBY secara tegas mengatakan, partainya bukan untuk diperjual belikan. "Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat." "Saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjual belikan," tegas SBY, dikutip dari video akun resmi Instagram, , Rabu (24/2/2021).
Mantan Presiden RI itu juga menegaskan, pihaknya tak akan tergiur dengan besaran uang disuguhkan untuk partai demokrat. "Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapapun besarnya," tandas SBY. Selain itu, SBY menyebut upaya dugaan kudeta oleh Moeldoko di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi." "Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," terangnya. Sehingga, menurut pihaknya, upaya yang dilakukan Moeldoko ini merugikan nama Jokowi.
"Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," tambahnya. Tak hanya itu, SBY juga meyakini Moeldoko mencatut nama nama pejabat tinggi pemerintahan. Dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.
Bahkan, ia juga menyinggung nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Saya punya keyakinan nama Menko Polhukam Prof Mahfud dan Menkumham Yasonna Laoly dicatut namanya." "Demikian juga, nama Kapolri Jendral Listyo Sigit dan KaBIN Jendral Budi Gunawan yang juga disebut sebut namanya," terang SBY.
Meskipun demikian, pihaknya percaya intregritas para pejabat itu. Dimana, mereka tak mungkin ikut dalam upaya kudeta partai Demokrat itu. "Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin menganggu Partai Demokrat," jelas SBY.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, aksi dugaan kudeta partainya alias Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tak mungkin dilakukan jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar. GPKPD yang dimaksud Riefky merujuk kepada dugaan adanya kudeta yang akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Dalam kasus GPKPD, tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat berani dan yakin gerakan akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk lakukan gerakan itu," ujar Riefky, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Riefky juga mengatakan pihaknya telah mendapati informasi dari sejumlah kader terkait janji pemberian dana oleh Moeldoko jika berhasil menjadikannya Ketua Umum partai berlambang mercy itu. "Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dan sisanya akan dibagikan jika kongres luar biasa (KLB) selesai dilaksanakan dan Moeldoko jadi pemimpin baru," kata dia. Anggota Komisi I DPR ini menegaskan hal tersebut membuktikan bahwa upaya GPKPD itu serius dan nyata. Sebab uang sudah terlibat dalam upaya tersebut.
Karenanya, kata Riefky, tidak tepat jika Moeldoko membantah dan mengatakan upaya kudeta merupakan masalah internal dari Partai Demokrat. "Semua ini membuktikan bahwa upaya GPKPD oleh pihak luar itu nyata dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Moeldoko sudah aktif pertemuan dan berbicara langsung dengan sejumlah kader Demokrat pusat dan daerah yang diajak bertemu dengannya. Gerakan gerakanMoeldoko yang aktif secara langsung bagaimana mungkin hanya dianggap masalah internal Demokrat semata," tandasnya.